Shadow Banking : Solusi atau Polusi?

Nurul Khaeriah (Kema FEB-UH Dept. Akuntansi Angkatan 2017 )

Kehadiran shadow banking saat ini terbilang menjadi fenomena. Sebuah lembaga nonbank yang memberikan aktivitas perbankan ini makin marak di Indonesia maupun global. Namun, sebenarnya aturan hukum mengenai aktivitas perekonomian ini ternyata belum diatur secara jelas dalam sebuah sistem regulasi perundang-undangan.

Pertama, mari kita mengenal istilah shadow banking, jadi shadow banking ini merupakan istilah umum untuk menggambarkan kegiatan keuangan seperti penghimpunan dana, investasi dan juga pinjaman yang terjadi diantara lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup regulator federal. Kegiatan shadow banking tidak terawasi dan terhindari dari regulasi serta pengawasan otoritas sektor perbankan. Contoh dari shadow banking diantaranya bank investasi, dana pensiun, pemberi pinjaman hipotek, dana pasar uang, perusahaan asuransi, dana lindung nilai, dana ekuitas swasta dan pemberi pinjaman bayaran, yang semuanya merupakan sumber kredit yang signifikan dan terus tumbuh dalam perekonomian.

Menurut Gerding, shadow banking mencakup wilayah operasi yang lebih luas dari sekedar memberi kredit dan menerima simpanan layaknya bank-bank tradisional (bank-bank pada umumnya), Gerding juga mendefinisikan sedikitnya enam hal terkait instrumen yang dimiliki sistem perbankan bayangan, yakni :

  1. Intermediasi : “Unlike with bonds, these instruments interpose an intermediary between borrowers and investors” disini, lembaga-lembaga shadow banking hanya berlaku selayaknya agen.
  2. Pooling : Pada gilirannya, intermediasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga shadow banking memungkinkan perpindahan aliran kas dan risiko keuangan.
  3. Structuring : Yakni penataan, dana yang masuk ke lembaga-lembaga shadow banking, ditata ulang dan dibentuk menjadi instrumen baru dan dijual atau ditawarkan kembali kepada investor.
  4. Maturity transformation : Intermediasi dan penataan (structuring) memungkinkan lembaga-lembaga shadow banking melakukan konversi instrumen berjangka panjang menjadi instrumen jangka pendek.
  5. “Money”creation : Intermediasi, jaringan, penataan, dan transformasi yang dilakukan lembaga-lembaga shadow banking memungkinkan mereka untuk menawarkan instrumen yang berlikuiditas tinggi dan berisiko rendah. Pada kelompok ini, lembaga-lembaga shadow banking juga melayani pertukaran uang, dan pembukaan rekening.
  6. Opacity : Dengan semakin banyaknya praktek shadow banking, hal ini menaikkan tingkat keburaman (opacity, tidak jelas) sehingga menyulitkan investor untuk menilai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, dan aset yang mendasari instrumen yang telah dibeli.

Ternyata shadow banking ini juga disebut sebagai perbankan bawah tanah. Namun menariknya, menurut lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk di Indonesia sendiri, praktik shadow banking sejauh ini masih sah-sah saja, keberadaan shadow banking di tanah air dari segi izin memang bukan bank, namun lembaga-lembaga tersebut masih diperbolehkan mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat, seperti perbankan. Namun tetap saja masyarakat juga harus hati-hati dalam melakukan transaksi dengan perusahaan shadow banking. Hal ini dibantah oleh Bank Indonesia (BI) menurutnya praktik ini sangat mengkhawatirkan bagaimana tidak, aktivitas ini bisa dilakukan dengan syarat yang cukup mudah dan tidak seribet perbankan untuk memberikan pinjaman, ini justru membahayakan negara kita ini, Negara Indonesia.

Sampai hari ini, shadow banking terus memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan ekonomi riil. Sebagai contoh, menurut Financial Stability Board, dalam 2013 shadow banking assets mewakili 25% dari total aset sistem keuangan. Sementara pertumbuhan tahunan rata-rata aset bank (2011-2014) adalah 5.6%, pertumbuhan shadow banking mencapai 6.3%. Perbandingan pangsa aset shadow banking berbasis negara antara 2010 dan 2014 menunjukkan kenaikan terbesar untuk China dari 2% menjadi 8%, sementara AS mempertahankan dominasinya di pasar perbankan bayangan dengan sekitar 40%

Kedua, mari mengetahui apa yang mengkhawatirkan dari shadow banking ini? Mengapa hal ini banyak diperbincangkan akhir-akhir ini? Jawabannya adalah karena shadow banking ini bukan merupakan bank namun beroperasi layaknya bank dan untuk mendapatkan pinjaman dari shadow banking ini memiliki syarat yang cukup mudah. Shadow banking menghimpun dana yang berlebih dan menyalurkannya ke yang butuh yang hampir sama dengan cara kerja perbankan. Dengan begitu, produk dan jasa institusi shadow banking sarat risiko untuk konsumen dan bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian negara. Shadow banking ini juga dikhawatirkan dapat mengambil pangsa pasar perbankan sebagai pengelola dan penyalur dana ke masyarakat. 

Selain itu, meskipun tingkat pengawasan yang lebih tinggi terhadap lembaga shadow banking setelah krisis keuangan, sektor ini telah tumbuh secara signifikan. Shadow banking dinilai semakin tumbuh subur beberapa tahun terakhir ini, dan makin banyak dengan berbagai modus. Jumlahnya semakin bertambah dan tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Salah satu hal yang perlu diwaspadai dapat meningkatkan jumlah shadow banking ini adalah platform financial technology (fintech) .Sebenarnya yang mengkhawatirkan dari teknologi keuangan (financial technology) dengan skema pinjaman (lending) dan perbankan untuk bekerja sama, jika keduanya tak berjalan beriringan akan dikhawatirkan menimbulkan shadow banking. Fintech yang semakin meruak di Indonesia juga perlu menjadi perhatian nasional. Pemerintah dan seluruh regulator terkait, tak hanya Bank Indonesia yang harus atau menyusun siasat agar yang menjadikan fintech ini tumbuh dan berkembang serta memberikan dampak positif pada perekonomian bukan malah dampak negatif. Apalagi para pelaku UMKM masih merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, makanya perusahaan fintech dengan fitur peer to peer lending (p2p lending) atau crowdfunding lebih diminati atau lebih dilirik oleh UMKM untuk mendapatkan pendanaan. Masalah lain yang timbul selain menyalurkan dan menghimpun dana shadow banking ini juga menyalurkan kredit, munculnya gadai-gadai yang berizin koperasi dan dari izin perdagangan menimbulkan cerita pilu yang lain. Pesatnya perkembangan teknologi digital ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan sisi lainnya inilah yang mengkhawatirkan yaitu pemicu munculnya shadow banking.  

Menurut penulis, shadow banking ini bukan memberikan solusi bagi perekonomian namun hanya menimbulkan polusi, bagaimana tidak praktiknya meresahkan dan banyak memunculkan cerita pilu, korbannya banyak namun tidak ada yang mengindahkan dan tetap saja ada. Anehnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selalu saja menjadi sasaran kemarahan dan menjadi pusat kemarahan para investor padahal sudah jelas bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur tentang hal itu. Memang bayangan shadow banking belum menakutkan namun bisa menjadi hantu saat krisis menyerang. 

Ketiga, mari mengetahui beberapa cara yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meminimalisisr munculnya shadow banking ini salah satunya dengan mengusulkan regulasi lintas batas antar yuridiksi dalam pengaturan industri finansial berbasis teknologi atau platform financial technology (fintech). Keberadaan regulasi ini diharapkan agar mampu mencegah atau meminimalisir praktik perbankan bawah tanah ini atau shadow banking. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai upaya untuk menutup celah praktik shadow banking dengan cara menetapkan batas maksimal penempatan dana dalam escrow account (sebuah akun yang disediakan oleh pihak ketiga untuk menampung dan menyalurkan dana kepada para pihak yang terlibat transaksi secara online) maksimal tujuh hari. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan perlu segera mengeluarkan Undang-Undang, Ketentuan Pelaksanaan atau Kebijakan secara lebih detail dan lebih fokus lagi, jangan sampai sepak terjang “Shadow Banking” ini tidak terawasi dengan baik atau berkembang terlalu pesat sehingga melampaui perbankan tradisional baik aktivitas ataupun assetnya, sehingga jika terjadi gejolak keuangan tidak akan menimbulkan dampak risiko sistematik terhadap sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Insentif bagi fintech untuk kerja sama dengan perbankan juga menjadi salah satu solusi. Poin ini harus didesain secara jelas dan tepat oleh pemerintah. Tujuannya yaitu untuk mendorong integrasi antar kedua belah pihak. Namun sayangnya di lapangan justru berbanding terbalik fintech dan perbankan saling memangsa satu sama lain penyebabnya yaitu ekosistem yang kurang mendukung dan tidak adanya kejelasan dan kemudahan dalam bekerja sama. Oleh karena itu balik lagi ke poin ini harus didesain secara jelas dan tepat supaya tidak adanya lagi yang saling memangsa. 

Keempat,Walaupun banyak polusi dan ancaman yang ditimbulkan namun, di sisi lain shadow banking ini juga menimbulkan “peluang” bagi sebagian pihak perbankan dan para kreditur yang membutuhkannya sebagai alternatif lain dari meminjam di Bank. Selain itu persyaratan kredit atau pinjaman dari shadow banking memiliki persyaratan yang mudah sehingga kreditur dapat lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang mungkin akan mempermudah untuk memulai usaha baru. Namun, perlu diingat bahwa praktik ini lebih banyak menimbulkan ancaman dan polusi, selain itu shadow banking ini tidak di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga jika terjadi masalah yang disebabkan oleh shadow banking ini Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat terlibat karena memang belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. 

Di beberapa negara lain, shadow banking disamakan dengan “Lingkaran Setan” lantaran mengalami kerepotan karena beberapa kliennya gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjamannya sehinnga shadow banking ini pun akhirnya membutuhkan tambahan dana dari perbankan, kondisi ini dapat menyebabkan gagal bayar lanjutan. 

Kelima, kesimpulan penulis. Dari berbagai artikel yang penulis baca saat menyusun essay ini memang shadow banking ini tidak selamanya buruk, ada pula sisi positifnya. Namun, sejauh ini shadow banking ini menimbulkan banyak kekhawatiran seiring dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi yang semakin pesat. Ditambah lagi pengawasan terhadap fintech ini masih terbilang lemah. Jumlah fintech ilegal di Indonesia sendiri mungkin saja berjumlah 10 kali lipat yang tidak terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, ini berarti untuk menurunkan  praktik shadow banking pemerintah dirasa perlu untuk mengajukan undang-undang tentang fintech atau shadow banking ini. Sehingga semua regulasi memiliki payung hukum yang jelas. Jika terus dibiarkan shadow banking ini dapat mengganggu makro ekonomi Indonesia. Dalam hal ini adalah menimbulkan potensi adanya gejolak keuangan secara sistemik, kredit ilegal yang bermasalah akan meningkat. Diperlukan insentif dan payung hukum agar shadow banking tidak terus bertumbuh di Indonesia. Karena jika tidak, hal ini akan berdampak pada pelonggaran pengawasan terhadap praktik keuangan yang mampu memicu transaksi mencurigakan, pendanaan terorisme dan narkoba contohnya. Oleh karena itu penulis berharap supaya Undang-Undang tentang shadow banking segera ada, supaya tidak menjadi cerita pilu bagi perekonomian negara Indonesia. 

Tinggalkan Balasan

Close Menu